Kajian Efektifitas Penyusunan Perencanaan Kabupaten Kotabaru

Beranda | Ragam | Wisata | Galleri Photo | Pengaduan | Database SKPD | Buku Tamu | Kontak Kami

Kajian Efektifitas Penyusunan Perencanaan Kabupaten Kotabaru

Selasa (14/4) Pusat Kajian dan Pendidikan, Pelatihan Aparatur III (PKP2A) Lembaga Administrasi Negara (LAN) melaksanakan pertemuan dengan beberapa SKPD Kotabaru, Camat dan Kepala Desa.   Pertemuan di Kantor Bappeda ini dilaksanakan dalam rangka Kajian Efektifitas Penyusunan Perencanaan di Kabupaten Kotabaru untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.   Acara dibuka dan dipandu oleh Sekretaris Bappeda, Drs. Ec. Juriadi, sedangkan dari perwakilan LAN adalah Fani Heru Wismono dan Izzati.

 

Dipaparkan mengenai Perencanaan Desa, yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan desa bersama masyarakat. Tanpa perencanaan, program pembangunan desa menjadi daftar kegiatan tanpa arah tujuan……” dan diperlukan penguatan kapasitas desa untuk menyusun rencana program dan anggarannya. Untuk itu desa belajar dari praktek dan pengalamannya sendiri disertai pendamping….”

Desa memang memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun dirinya, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya.   Sayangnya, tidak semua potensi sumber daya desa, dapat didayagunakan dan daya dukung sumber daya desa terbatas dalam aspek SDM, teknologi dan keuangan.   Ketimpangan sosial dan ekonomi memang masih terjadi di desa.  

Desa dapat membuat dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang merupakan dokumen kebijakan desa.   Kebijakan desa disusun melalui proses politik yang melibatkan berbagai elemen didesa, pihak pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Sehingga untuk menopang produk kebijakan desa ini, digunakan kekuatan hukum dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) untuk RPJM Desa dan SK Kepala Desa untuk RKP Desa.

Desa juga memerlukan Pengkajian Desa secara Partisipatif.   Pengkajian desa dimaksudkan untuk membahas kondisi desa bersama masyarakat untuk menemukan persoalan (masalah) yang penting ditangani melalui program pembangunan desa. Selain itu, juga dikaji potensi atau sumberdaya yang ada untuk mengatasi masalah tersebut.

Semua tingkatan pemerintah menjalankan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat.   Dalam kerangka otonomi, pemerintah desa diberi kewenangan untuk menyusun program pembangunannya sendiri melalui proses partisipatif dan pelibatan masyarakat agar lebih mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Karena itulah, desa berhak memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD (Kabupaten).

Diungkapkan juga bahwa dalam proses rangkaian pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru tentu terdapat perbedaan sudut pandang dari beberapa stakeholder, untuk itu diharapkan Bappeda dapat proaktif mengawal jalannya roda pembangunan.
 
Bappeda Kabupaten Kotabaru untuk perencanaan Tahun 2010 memang terus melakukan perbaikan dan perubahan sistem/pola perencanaan pembangunan, seperti saat ini sedang melakukan kajian perencanaan pembangunan melalui kegiatan uji publik atas usulan-usulan dari desa maupun kecamatan.  Hal ini dilakukan agar perencanaan pembangunan dapat sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

 

Total hits : 2900

Berita Pilihan

  • Pulau Samber Gelap
    pulau Samber Gelap (tampak bangunan Mercu Suar) Lokasi pulau dari ibukota Kabupaten Kotabaru hanya menempuh waktu 2 (dua) jam perjalanan menggunakan s...
  • Rencana Taman Kota (RTH Suryagandamana)
    Potret lokasi RTH Suryagandamana dari angkasa Mesjid Agung - Jalan Suryagandamana - Gunung Sebatung Rencana Pembangunan RTH Ruang Terbuka Hijau Jl. Su...
  • Pertemuan Triwulanan Forum CD-CSR Kabupaten Kotabaru
    Kamis (7/10) diselenggarakan Pertemuan Triwulanan CD-CSR Kabupaten Kotabaru 2011-2015 bertempat di Aula Hotel Grand Surya yang dihadiri oleh perusahaa...