Singkronisasi Usulan SKPD dengan Hasil Uji Publik

Beranda | Ragam | Wisata | Galleri Photo | Pengaduan | Database SKPD | Buku Tamu | Kontak Kami

Singkronisasi Usulan SKPD dengan Hasil Uji Publik

Kotabaru [28 April 2009]
 

Selama 4 hari (28 April-2 Mei 2009) difasilitasi Bidang Perencanaan Bappeda telah dilaksanakan pertemuan dalam rangka Singkronisasi Usulan SKPD dengan Hasil Uji Publik.  Dihadiri oleh staf bidang perencanaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Badan, Dinas, Kantor se-Kabupaten Kotabaru.

Beberapa hal yang menjadi fokus dan masuk dalam Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2010, yaitu :
Melanjutkan dan meningkatkan kebijakan pembangunan tahun sebelumnya dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Kabupaten Kotabaru 2006 – 2010.

  1. Pemantapan perencanaan Pembangunan Kawasan Industri (pertambangan Pulau Sebuku), Pembangunan Kawasan Agroindustri Pariwisata Pulau Laut dan Kelumpang. Pembangunan Kawasan Pulau-Pulau kecil (Gugusan Pulau Sembilan, Pulau Lari Larian dan sekitarnya), Pembangunan Pengelolaan Kawasan Lindung (Sebatung dan Meratus), Pembangunan Kawasan Agropolitan (Berangas), Terminal Agribisnis (Magalau), dan pembangunan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus /KEK Mekarputih/Lontar.
  2. Pembangunan Sarana Prasarana yang mendukung pembangunan Perkantoran, pembangunan Rumah Sakit Tipe B, pembangunan Sarana Olahraga pendukung POR PROV,  Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan Udara, pembangunan pada Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Sengayam, serta pembangunan kawasan siring Laut.
  3. Pemberdayaan kecamatan sebagai SKPD yang mengelola kegiatan dan anggaran.
  4. Mendukung pelaksanaan PILKADA.
  5. Peningkatan peran masyarakat setempat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.


Agar tercapai perencanaan yang sudah diprogramkan tersebut maka semua SKPD harus mengakomodir Hasil Uji Publik dalam Program dan Kegiatannya karena Hasil Uji Publik merupakan pilihan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan di setiap Kecamatan.   Uji Publik dilaksanakan oleh Bappeda yang bekerjasama dengan Poltek Kotabaru melalui kegiatan Focus Group Disccusion (FGD) dan tinjauan lapangan terhadap usulan prioritas dari Musrenbang kecamatan tersebut.

Beberapa ketentuan dalam penyusunan RKPD :

  1. Program/Kegiatan dalam Usulan SKPD yang disetujui dalam KUA, PPAS sampai dengan APBD harus tercantum dalam RKPD  (PP 8 tahun 2008).
  2. Program/Kegiatan dalam SKPD harus mengakomodir hasil FGD dan Uji Publik.
  3. Nama Program dan Kegiatan harus berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang mengalami perubahan sebagaimana Permendagri Nomor 59 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  4. Waktu Perbaikan Usulan SKPD diharapkan dapat disampaikan paling lambat tanggal 7 Mei 2009.

 

Total hits : 1869

Berita Pilihan

  • Pulau Samber Gelap
    pulau Samber Gelap (tampak bangunan Mercu Suar) Lokasi pulau dari ibukota Kabupaten Kotabaru hanya menempuh waktu 2 (dua) jam perjalanan menggunakan s...
  • Rencana Taman Kota (RTH Suryagandamana)
    Potret lokasi RTH Suryagandamana dari angkasa Mesjid Agung - Jalan Suryagandamana - Gunung Sebatung Rencana Pembangunan RTH Ruang Terbuka Hijau Jl. Su...
  • Pertemuan Triwulanan Forum CD-CSR Kabupaten Kotabaru
    Kamis (7/10) diselenggarakan Pertemuan Triwulanan CD-CSR Kabupaten Kotabaru 2011-2015 bertempat di Aula Hotel Grand Surya yang dihadiri oleh perusahaa...