Rapat Koordinasi Pembahasan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kotabaru 2018

Beranda | Ragam | Wisata | Galleri Photo | Pengaduan | Database SKPD | Buku Tamu | Kontak Kami

Rapat Koordinasi Pembahasan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kotabaru 2018

Rapat Koordinasi Pembahasan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kotabaru 2018


 

Selasa, 7 Agustus 2018, Bappeda Kotabaru melaksanakan rapat koordinasi Pembahasan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kotabaru tahun 2018. Rapat ini juga mengevaluasi, membahas capaian serta rencana program Strategi Sanitasi Kabupaten Kotabaru.


Di dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), proses perencanaan strategis menghasilkan 3 (tiga) dokumen berikut: Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). BPS dan SSK merupakan dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan Tahap 3 di dalam PPSP, yaitu Perencanaan Strategis Sanitasi. Sedangkan MPS merupakan hasil dari pelaksanaan Tahap 4, yaitu Memorandum Program. Ketiga dokumen tersebut perlu disiapkan Kabupaten/Kota sebelum implementasi fisik dapat dilakukan. Buku Putih Sanitasi merupakan gambaran karakteristik dan kondisi sanitasi serta prioritas/arah pengembangan Kabupaten/Kota dan masyarakat saat ini. Kegunaan BPS adalah sebagai baseline data tentang kondisi sanitasi Kabupaten/Kota saat ini bagi penyusunan SSK dan monitoring evaluasi kegiatan sanitasi. Proses penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi aktual tersebut ?dak hanya terbatas kepada pemetaan aspek teknis pada fasilitas sanitasi yang ada, namun juga pada aspek‐aspek yang sifatnya non teknis.

 

 

Buku Putih Sanitasi menjelaskan beberapa hal, diantaranya:

  • Profil Wilayah: kondisi umum Kabupaten/Kota yang mencakup geografis, administratif, kondisi fisik, kependudukan, keuangan dan perekonomian daerah, kebijakan penataan ruang, sosial dan budaya, serta kelembagaan pemerintah daerah.
  • Profil Sanitasi Kabupaten/Kota yang mencakup: (i) Perilaku hidup dan bersih terkait sanitasi; (ii) Pengelolaan Air Limbah Domestik, Persampahan, Drainase Perkotaan yang terkait: kelembagaan, sistem dan cakupan pelayanan, peran serta masyarakat, pemetaan media, peran swasta, pendanaan dan pembiayaan, serta permasalahan mendesak; (iii) pengelolaan komponen terkait sanitasi yang mencakup air bersih, air limbah industri rumah tangga, dan limbah medis.
  • Program Pengembangan Sanitasi Saat ini dan Yang Direncanakan: program serta kegiatan sanitasi yang sedang berjalan saat ini (tahun n) serta rencana program dan kegiatan untuk tahun depan (n+1), baik yang didanai oleh Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat maupun yang dilakukan oleh masyarakat, donor, dan sebagainya.
  • Area Berisiko Sanitasi: penetapan area berisiko sanitasi untuk 3 (tiga) komponen yaitu air limbah  domestik, persampahan, dan drainase perkotaan.

 

 

Proses penyusunan BPS terdapat 5 (lima) proses yang digambarkan sebagai berikut:

  1. Internalisasi dan penyamaan persepsi untuk memastikan adanya kesepahaman di antara anggota Pokja mengenai manfaat BPS, dasar hukum dan posisi BPS yang menjadi dasar penyusunan dokumen SSK. Selain itu,  Pokja  perlu  menyepakati makna BPS sebagai dokumen yang menggambarkan karakteristik dan kondisi sanitasi Kabupaten/Kota, prioritas/arah  pengembangan pembangunan sanitasi, dan memposisikan  BPS  sebagai baseline data tentang kondisi sanitasi saat ini untuk penyusunan SSK dan mekanisme monitoring dan evaluasinya.
  2. Penyiapan profil wilayah untuk menjelaskan gambaran saat ini dari Kabupaten/Kota terkait kondisi geografis, administratif, geohidrologis, aspek demografis, perekonomian dan keuangan daerah, kondisi sosial dan budaya, tata ruang wilayah, institusi dan kelembagaan Pemerintah Daerah, serta komunikasi dan media. Pada  tahap  ini  proses dititikberatkan pada pengumpulan data sekunder dan analisis data sekunder dari SKPD‐SKPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Dokumen perencanaan, data statistik, laporan implementasi program/kegiatan maupun hasil studi oleh universitas/LSM merupakan sumber data yangpenting.
  3. Penilaian profil sanitasi agar dapat menghasilkan data dasar (baseline) yang memberikan gambaran lengkap  dan menyeluruh baik aspek teknis maupun nonteknis serta mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di Kabupaten/Kota. Kajian Kelembagaan dan Kebijakan serta Kajian Keuangan dan Perekonomian Daerah. Selain  pemetaan sanitasi, Pokja harus mengidentifikasi permasalahan mendesak sanitasi yang ada. Informasi tentang hal ini menjadi salah satu dasar utama dalam penyusunan SSK yang akan dilakukan kemudian.
  4. Penetapan Area Berisiko Sanitasi dimana Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota akan menetapkan prioritas  wilayah dan pembangunan sanitasi. Prioritas ini akan menentukan arah pembangunan sanitasi Kabupaten/Kota di masa mendatang. Tahapan ini  diawali  dengan  proses penetapan area berisiko. Hal ini merupakan proses klasifikasi dan pemetaan wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat/derajat risiko sanitasi yang dimiliki kawasan tersebut. Risiko yang dimaksud mencakup risiko penurunan kualitas hidup, kesehatan,bangunan, dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kualitas hasil penetapan area berisiko ditentukan oleh kelengkapan data yang digunakan oleh Pokja. Ada dua sumber data yang bisa digunakan yakni (i) data sekunder dan (ii) data primer yang dihimpun dari Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment - Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan) dan penilaian/persepsi SKPD tentang kualitas, kuantitas, kontinuitas sarana dan prasarana sanitasi, serta promosi higiene dan sanitasi.
  5. Finalisasi Buku Putih yaitu disahkannya dokumen BPS oleh Bupati/Walikota. Bagian terpenting dari tahapan  ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di lingkungan internal SKPD‐SKPD tentang dokumen BPS yang telah disusun. Proses ini harus dilakukan sebelum Pokja menginformasikan BPS pada pemangku kepentingan yang lebih luas di Kabupaten/Kota. Pokja perlu menjaring masukan dan saran pemangku kepentingan (stakeholder) lain seperti: DPRD, kepala desa/lurah, dunia usaha, dan tokoh‐tokoh masyarakat untuk melengkapi hasil pemetaan kondisi sanitasi melalui sebuah konsultasi publik atau pertemuan stakeholder.

Total hits : 19

Berita Pilihan

  • Pulau Samber Gelap
    pulau Samber Gelap (tampak bangunan Mercu Suar) Lokasi pulau dari ibukota Kabupaten Kotabaru hanya menempuh waktu 2 (dua) jam perjalanan menggunakan s...
  • Rencana Taman Kota (RTH Suryagandamana)
    Potret lokasi RTH Suryagandamana dari angkasa Mesjid Agung - Jalan Suryagandamana - Gunung Sebatung Rencana Pembangunan RTH Ruang Terbuka Hijau Jl. Su...
  • Pertemuan Triwulanan Forum CD-CSR Kabupaten Kotabaru
    Kamis (7/10) diselenggarakan Pertemuan Triwulanan CD-CSR Kabupaten Kotabaru 2011-2015 bertempat di Aula Hotel Grand Surya yang dihadiri oleh perusahaa...