Rapat Sosialisasi Teknik Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Beranda | Ragam | Wisata | Galleri Photo | Pengaduan | Database SKPD | Buku Tamu | Kontak Kami

Rapat Sosialisasi Teknik Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

 

Rapat Sosialisasi Teknik Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan


 

Dengan memperhatikan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 522/1322/PPH/Dishut/2018 tanggal 10 Agustus 2018 menyoal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan melaksanakan kegiatan sosialisasi Teknis Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di Kabupaten Kotabaru, maka Bappeda Kotabaru menggelar rapat sosialisasi berkenaan hal tersebut pada hari Rabu, 5 September 2018 di Ruang Rapat Lt. II Kantor Bappeda Kotabaru.

 

 

Keberadaan masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan, memerlukan perhatian tersendiri mengenai kepastian hukum dari pemerintah. Dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres 88/2017).

 

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Untuk melakukan penetapan kawasan hutan, menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 dan P.62/MENHUT-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan perubahannya (“Permenhut”), dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan.

 

Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Berdasarkan Permenhut, penunjukan kawasan hutan dilakukan dengan keputusan menteri kehutanan. Penunjukan kawasan hutan adalah dasar untuk melakukan penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh para pihak-pihak. Kawasan hutan yang dimaksud adalah kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.

 

 

Dikutip dari hukumproperti.com, prosedur Penyelesaian Tanah Kawasan Hutan adalah sebagai berikut:

  1. Pihak yang menguasai tanah dalam kawasan hutan mengajukan permohonan inventarisasi dan verifikasi tanah melalui bupati/walikota (Pemohon);
  2. Dalam rangka melakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, gubernur membentuk Tim Invertarisasi dan Verifikasi (Tim Inver);
  3. Tim Inver melaksanakan verifikasi penguasaan tanah. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap;
  4. Tim Inver menyampaikan rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepada gubernur (Rekomendasi);
  5. Paling lambat 7 hari setelah gubernur menerima Rekomendasi, gubernur menyampaikan Rekomendasi tersebut kepada Ketua Tim P3TKH, dengan tembusan kepada Menteri LHK;
  6. Ketua Tim P3KTH melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rekomendasi, yang kemudian menghasilkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan (Pertimbangan);
  7. Ketua Tim P3KTH menyerahkan Pertimbangan kepada Menteri LHK;
  8. Menteri LHK memutuskan pola penyelesaian atau penolakan, berdasarkan Pertimbangan, (Keputusan);
  9. Dalam hal Keputusan, yaitu dengan tukar menukar kawasan hutan atau resettlement, maka biaya pelaksanaanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
  10. Dalam hal Keputusan memutuskan untuk mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas kawasan hutan, Menteri LHK menerbitkan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan setelah dilakukan penataan batas kawasan hutan (Keputusan Perubahan Batas);
  11. Berdasarkan Keputusan, bupati/walikota mengumumkan kepada Pemohon, paling lambat 14 hari kerja sejak Keputusan atau Keputusan Perubahan Batas diterima oleh bupati/walikota (Pengumuman);
  12. Pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap Keputusan atau Keputusan Perubahan Batas melalui bupati/walikota, paling lambat 30 hari sejak Pengumuman;
  13. Menteri LHK memutuskan apakah menerima atau menolak keberatan Pemohon;
  14. Dalam hal Menteri LHK menerima keberatan pemohon, maka Menteri LHK menyampaikan kepada gubernur untuk melakukan verifikasi ulang;
  15. Keputusan Perubahan Batas menjadi dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah atas tanah Pemohon.

Total hits : 73

Berita Pilihan

  • Pulau Samber Gelap
    pulau Samber Gelap (tampak bangunan Mercu Suar) Lokasi pulau dari ibukota Kabupaten Kotabaru hanya menempuh waktu 2 (dua) jam perjalanan menggunakan s...
  • Rencana Taman Kota (RTH Suryagandamana)
    Potret lokasi RTH Suryagandamana dari angkasa Mesjid Agung - Jalan Suryagandamana - Gunung Sebatung Rencana Pembangunan RTH Ruang Terbuka Hijau Jl. Su...
  • Pertemuan Triwulanan Forum CD-CSR Kabupaten Kotabaru
    Kamis (7/10) diselenggarakan Pertemuan Triwulanan CD-CSR Kabupaten Kotabaru 2011-2015 bertempat di Aula Hotel Grand Surya yang dihadiri oleh perusahaa...